Selasa, Oktober 26, 2021
Beranda Daerah Proyek Ilegal Di Desa Balandono Kecamatan Babat Tetap Jalan Meski Tak Diberi...

Proyek Ilegal Di Desa Balandono Kecamatan Babat Tetap Jalan Meski Tak Diberi Izin Oleh UPT PSDA Babat

Berdikaripos.com | Lamongan – Proyek ilegal yang berlokasi di Desa Balandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ini, telah berjalan kurang lebih sekitar satu bulan yang lalu, dengan menggarap tanah pengairan menjadi tambak.

Pihak UPT PSDA Babat pun tidak tahu jika ada proyek pengerjaan lahan pengairan di Desa Balandono Kecamatan Babat.

Saat di konfirmasi awak media Berdikaripos.com, Taufik selaku Ka-UPT PSDA Babat, mengatakan, “Proyek tersebut tidak ada izin kepada UPT PSDA Babat Mas, tetapi tetap saja berjalan, kami juga sudah melaporkan kepada Dinas SDA Lamongan,” ungkapnya.

Dan saat awak media menyinggung perihal oknum kordinator lapangan UPT PSDA yang menerima sejumlah nominal untuk memuluskan jalan proyek ilegal itu, langkah apa yang Ka-UPT PSDA tempuh, Taufik tidak menjawabnya.

Didalam UU Nomor 11 pasal 15 tentang pengairan, dijelaskan bahwa :
1. Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah):
a. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau
sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan
perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta
pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat
(1) Undang-undang ini;
b. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau
sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana
tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini;
c. barang siapa yang sudah memperoleh izin dari Pemerintah untuk
pengusahaan air dan atau sumber-sumber air sebagaimana tersebut
dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini, tetapi dengan sengaja
tidak melakukan dan atau sengaja tidak ikut membantu dalam
usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumber-sumber air dan
bangunan-bangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal
13 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-undang ini.
2. Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah kejahatan.
3. Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran.
atas ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-undang ini, diancam dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini adalah pelanggaran.

BBM untuk pengoperasian alat berat pun diperoleh dengan cara yang sama, yakni ilegal, tidak sesuai SOP yang berlaku.

Pihak Desa Balandono pun tidak mengetahui adanya proyek tersebut. “Sepurane mas, aku gak ngerti,” ungkap Kepala Desa Balandono, yang kurang lebih artinya sebagai berikut, “Mohon maaf mas, saya tidak tahu (kalau ada proyek ilegal di desanya)”.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tindakan tegas dari pihak berwajib dalam menyikapi proyek ilegal pengerukan tanah pengairan di Desa Balandono Kecamatan Babat ini. (Redaksi)

RELATED ARTICLES

Populer

Semarakkan HDKD 2021 Lapas Lamongan Berikan Layanan Menggunakan Baju Adat

Berdikaripos.com | Lamongan - Dalam rangkaian acara Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Tahun 2021 seluruh UPT Jawa Timur mendapatkan arahan Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur untuk...
error: Content is protected !!