Minggu, September 26, 2021
Beranda Daerah Dugaan Penebangan Kayu Oleh Ka UPT Di Wisata Waduk Gondang Disesalkan Banyak...

Dugaan Penebangan Kayu Oleh Ka UPT Di Wisata Waduk Gondang Disesalkan Banyak Pihak

Berdikaripos.com | Lamongan – Dugaan penebangan liar yang terjadi di Wisata Waduk Gondang ini lantaran ada temuan dari Tim Jurnalis Berdikaripos.com di lapangan, saat itu Tim Jurnalis melintas di Desa Gondang Lor tepat di depan gerbang pintu masuk Wisata Waduk Gondang sedang ada penebangan pohon, pasalnya pohon mengenai kabel listrik PLN dan di khawatirkan terjadinya korsleting listrik di wilayah Kecamatan Sugio tersebut.

Ka UPT Jiono selaku pimpinan Wisata Waduk Gondang, saat di konfirmasi awak media via whatsapp mengenai pohon yang ditebang sebanyak 19 batang pohon yakni 3 di luar pagar Wisata Waduk Gondang di bawah kewenangan PU Bina Marga dan 16 batang pohon di dalam Wisata Waduk Gondang, dengan jenis pohon asem londo, pohon waru dan pohon sono, Ka UPT menuturkan, “Maaf sebelumnya ya mas bukan 15 pohon yang saya suruh motong, tetapi hanya 3 pohon yang saya suruh motong, karena mengganggu kabel listrik dan 1 pohon yang sudah kering dan mati mas, terus masalah kayu yang saya jual ke Kades saya tidak menjual mas, melainkan Kades saya mintai tolong untuk mencari tukang potong kayu mas trus, akan tetapi tukang yang memotong kayunya tidak mau diongkosi dengan uang, dia minta ongkosnya dengan kayu yang dipotong itu,” ucap Jiono mengelak.

 

Dikutip dari KUHP peristiwa penebangan pohon dapat terjadi dalam beberapa keadaan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penebangan pohon juga berbeda-beda. Pada dasarnya setiap orang dilarang menebang pohon yang bukan miliknya. Kepemilikan pohon tersebutlah yang menjadi dasar larangan penebangan pohon.

Kepemilikan dan lokasi pohon menjadi penentu hukum yang digunakan dalam menjerat seseorang yang menebang pohon sembarangan. Untuk mengetahui hukumnya menebang pohon sembarangan, mari kita bahas satu persatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan penebangan pohon.

KUHP tidak mengatur secara eksplisit mengenai larangan penebangan pohon. Namun Pasal 406 KUHP mengatur ketentuan tindak pidana perusakan barang yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam Pasal 406 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa terpidana dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan barang milik orang lain. Perbuatan menghilangkan yang dimaksud merupakan suatu perbuatan terhadap barang milik orang lain sehingga barang tersebut tidak ada lagi. Ketika seseorang menebang pohon milik orang lain dengan akibat menghilangkan pohon tersebut, maka orang itu akan dijerat Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Perkebunan mengatur mengenai larangan penebangan tanaman. Disebutkan bahwa setiap orang secara tidak sah dilarang melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan. Tetapi frasa “setiap orang secara tidak sah” dikecualikan bagi masyarakat hukum adat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.

Bagi yang melanggar pasal tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Perbedaannya dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah Pasal 107 huruf d UU Perkebunan mengatur larangan penebangan tanaman yang berada di kawasan perkebunan. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penebangan pohon tanpa izin di kawasan hutan termasuk sebagai bentuk perusakan hutan. Hukum tentang penebangan pohon di kawasan hutan diatur dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Ketentuan undang-undang ini merupakan lex specialis dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU P3H mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

Setiap orang ini dapat berarti orang perorangan ataupun korporasi. Ketentuan pidana pelanggaran Pasal 17 ayat (1) huruf b dibedakan antara kedua subjek hukum tersebut. Disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1) apabila penebangan pohon dilakukan tanpa izin oleh orang perseorangan maka akan dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 14 tahun serta pidana denda paling sedikit 1,5 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Sedangkan dalam Pasal 89 ayat (2) apabila penebangan pohon dilakukan tanpa izin oleh korporasi maka akan dipidana penjara paling singkat delapan tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit 20 miliar rupiah dan paling banyak 50 miliar rupiah.

Setelah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Drs. Sisyanto, MM mengkroscek temuan Tim Jurnalis di lapangan, apa yang dikatakan oleh Ka UPT Jiono bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

Bahkan Ada 8 pohon lagi yang sudah ditandai mau dipotong oleh Jiono.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tindakan tegas dari aparatur yang berwenang untuk segera menindak secara hukum. (Redaksi)

RELATED ARTICLES

Populer

Komunitas Football Traveler Jalin Silaturahmi Lewat Sepakbola

Berdikaripos.com | Lamongan - Gaya baru bermain bola sembari traveling pun diyakini dapat menjadi pilihan bagi pecinta sepak bola yang suka berpergian sambil olahraga....
error: Content is protected !!